Bisnis TNI Harus Diaudit

Ranesi 06-02-2006
Militer harus segera diaudit dan diinvestigasi, demikian tutur wakil ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno. Sebenarnya sudah ada undang undang yang melarang militer berbisnis, yaitu Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tapi dalam menerapkannya, terdapat kendala dalam menentukan bisnis TNI mana yang memiliki aset negara dan yang tidak.
TNI,bisnis,korupsi. Menurut Andi Wijayanto, pengamat militer dari Universitas Indonesia, pengambilalihan bisnis TNI harus diatur dengan peraturan presiden, karena Undang Undang Nomor 34 tahun 2004, sebenarnya tidak bisa diandalkan. Kini, bisnis TNI yang mana yang akan merasakan dampak pertama, apabila undang undang itu diterapkan? Lebih jauh rangkuman wawancara Radio Nederland dengan Dhani Jaleswari Pramodhawardhani, pakar militer dari LIPI.Dhany Jaleswari Pramodhawardhani [DJP]: “Saya pikir tergantung bagaimana kita mendefinisikan tentang pengambilalihan bisnis TNI itu sendiri. Kalau misalkan versi pemerintah sekarang ini, ya saya pikir perusahaan-perusahaan yang formal itu, perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan itu. Tapi kalau misalkan kita konsisten dengan apa yang dinamakan aktivitas bisnis TNI, berarti kita memang harus juga menertibkan bisnis-bisnis semacam yang di Freeport itu, tentang jasa
keamanan dan sebagainya. Tapi saya nggak yakin TNI bersedia untuk dengan segera melepaskan itu.””Saya lebih setuju bisnis TNI memang harus lepas, kalau kita ingin TNI yang profesional. Tapi ada beberapa hal yang sebetulnya cukup penting juga yang harus
diwacanakan, yaitu bisnis TNI selalu berkaitan dengan penyimpangan HAM. Itu satu, yang kedua juga kasus korupsi.”Radio Nederland [RN]: “Sekarang kita lihat, ya ada harapan, TNI ditarik mundur dari Aceh. Dan kebanyakan memang ke Papua. Lalu akibatnya ada 43 orang Papua yang mencari suaka di Australia. Tapi menurut Anda apakah Aceh bisa memberikan secercah harapan bagi penertiban segala macam hal yang tidak layak dilakukan oleh TNI, termasuk dalam dunia bisnis?”
DJP: “Saya agak optimis melihat perkembangan di Aceh, beberapa saat ini. Banyak hal positif tentu saja dengan adanya MoU ini. Tapi memang kita juga harus mewaspadai beberapa hal, misalnya kita khawatir dengan kasus Timor Timur segala macam. Saya pikir, kita memang harus selalu waspada soal itu. Tapi mungkin kita juga jangan terlalu buru-buru untuk menghakimi tentang kondisi Aceh saat ini. Ini memang perlu proses.”
TNI keluar dari bisnis ?
RN: “Walaupun undang-undangnya sudah ada, walaupun pembicaraan di masyarakat sudah ada, tapi tampaknya jalannya masih panjang sekali. Mereka merasa nggak kena, atau itu bukan urusan mereka? Itu sebenarnya bagaimana?”
DJP: “Kita mungkin harus mengakui bahwa mengeluarkan tentara dari ranah politik relatif berhasil. Ada beberapa hal yang berhasil. Kita bisa mengeluarkan dari parlemen, macam-macam. Tapi dari bidang ekonomi, kita masih belum sepenuhnya sukses. Terutama tentang bisnis TNI. Kenapa? Karena dulu, sebelum kemerdekaan itu kan tentara memang terbiasa untuk menghidupi dirinya sendiri secara otonom. Dan tahun 1985 itu kemudian sangat sistematis. Kemudian bikin perusahaan militer, menghidupi dirinya sendiri akibat gaji yang kurang, kesejahteraan. Dan Pak Harto membukakan itu. Karena pada awal-awal dari Soekarno ke Soeharto kan yang namanya ekonomi semrawut, gaji nggak jelas, gaji sedikit, akhirnya tentara juga berbisnis, ikut dengan pengusaha setempat kayu, segala macam itu. Akhirnya ini kan menjadi semacam kebudayaan, melekat di benak tentara kita, bahkan sipil.””Ada semacam hegemoni militerisme terhadap kesadaran sipil, hampir selama tigapuluhdua tahun. Karena itulah kemudian, pembenaran terhadap militer boleh berbisnis, itu agak sulit, ketika kita kemudian ada semacam pendapat bahwa tentara tidak boleh berbisnis lagi. Jadi mereka mungkin sedikit marah, karena ini sangat politis. Kadang-kadang mereka bilang, kenapa selalu tentara, kenapa tidak polisi juga, semacam itu. Bahwa keadaannya bahwa itu benar, bahwa polisi agak jarang diutak-atik soal itu, memang benar.””Tapi sebetulnya kan memang agak sulit untuk merubah pendirian itu. Dan bukan hanya di tentara, di sipil juga. Di kalangan DPR, di kalangan pemerintahan, di kalangan NGO, di kalangan akademisi.”
Romantisasi kemiskinan TNI
RN: “Itu dianggap normal gitu ya?”
DJP: “Ya, karena kita selalu meromantisasi soal kemiskinan kita kadang-kadang. Jadi, ketika kita ingin keluar dari sana, kita sulit. Memang, semacam begini, kesejahteraan prajurit saya setuju, memang perlu dinaikkan. Kemudian kan kita akan bertanya bagaimana caranya. Saya pikir daripada kita membeli alat utama sistem persenjataan yang selama ini kita tahu bahwa kita belum punya strategi pertahanan yang jelas, tidak ada planning bujeting yang jelas untuk sistem pertahanan kita, itu saya pikir, katakanlah begini: setiap pembelian senjata dengan fasilitas kredit ekspor yang begitu mahal, mungkin kita bisa bikin semacam skala prioritas, berdasarkan geografi, berdasarkan strategi pertahanan kita segala macam. Mungkin kita tidak perlu dulu beli misalnya kapal selam. Kan sekarang perang tidak ada jamannya lagi untuk memperluas teritorial kan.”
Demikian Dhani Jaleswari Pramodhawardhani kepada Radio Nederland.

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: